PBNU Dukung KPK Dalam Revolusi Mental Pemerintahan Pak Jokowi, Hukum Mati Para Koruptor... Mantab

Indo Lahan - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan dukungan kepada KPK, yang belakangan kerap diserangan. PBNU prihatin sebab upaya pemberantasan korupsi tena mendapat perlawanan.

"Di tengah-tengah yang kata Pak Jokowi revolusi mental, muncul sebagian kelompok yang berkehendak tidak baik, bahkan melemahkan penegakan hukum yang kelaknya ke penegakan keadilan. Ini jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45, dan terang ini menyakiti hati rakyat," ujar Ketum PBNU Aqil Siroj di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Baca Juga >> Bubarkan Ormas Radikal dan Anti Pancasila. Perpu Pembubaran Ormas Dari Presiden Di Umumkan Hari Ini. Yesssss

Aqil menyebut rakyat yang memberi kepercayaan pemberantasan korupsi pada KPK. Dia menyesalkan hadirnya pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan menyerang KPK.

"Kalau korupsi memilik daya rusak sedemikian rupa, termasuk juga memiliki implikasi yang besar atas penderitaan rakyat, maka pelakunya layak dihukum mati. NU sudah tegas melawan korupsi. Kedua, keputusan musyawarah NU di tempat yang sama 2013, menegaskan koruptor tidak boleh atau semestinya tidak disalati oleh pengurus NU. Jadi pengurus JUST NU dilarang mensalatkan jenazah koruptor, " tegas Robikin.

Menurutnya, ini adalah bentuk suport yang tak hanya moral, tapi juga komitmen pada pemberantasan korupsi.

Baca Juga >>> Bikin Naik Pitam "Presiden Menerbitkan Perpu Pembubaran Ormas, Fadli Zon Komplin Dan Menilai Ini Praktik Dictatorship"

"Seperti yang disampaikan Pak Robikin yakni fatwa-fatwa itu sangat bernilai sekali. Ya tadi kan disampaikan pengurus PBNU tak akan mensalati jenazah para koruptor. Itu kan berarti memberikan dampak yang besar, " kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pertemuan masa jajaran PBNU dan pimpinan KPK ini juga dihadiri Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) juga Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi.