Dituding Menghina Agama Lain, Eggi Sudjana Mengaku Orang Beriman Dan Bersumpah Demi Allah.... Ada Yang Percaya ?

Indo Lahan -  Eggi Sudjana membantah ada maksud menghina agama lain terkait ucapannya dalam sidang MK beberapa waktu lalu yang menyebut 'selain agama Islam bertentangan dengan Pancasila'. Dia bahkan berani bersumpah.

"Kalau maksud tersembunyi, cuma Allah yang tahu. Jadi saya bersumpah demi Allah nggak ada niat. Kalau ada niat, nggak gitu caranya, bikin ribut sekalian. Masak begitu, nggaklah. Saya orang beriman, saya takut, sumpah demi Allah nggak ada, nggak ada unsur kesengajaan untuk apa," kata Eggi di Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Eggi menjelaskan, dalam sidang itu, ia hanya menyampaikan gagasan lewat pengadilan. Ia pun menyayangkan adanya sejumlah ormas yang melaporkan dirinya ke polisi.

"Makanya koridor saya dalam menyampaikan gagasannya, idenya, di pengadilan. Saya tidak di jalanan, tidak di demo-demo," ujar sosok pengacara ini.

Selain itu, Eggi menegaskan legal standing-nya dalam menggugat Perppu Ormas itu. Ia memiliki posisi sebagai advokat yang sudah dijelaskan kepada MK. Menurutnya, sesuai Pasal 16 UU No. 18/2003 tentang Advokat dan putusan MK No 26/2013, advokat tidak bisa dipidanakan di dalam atau luar sidang.

"Penjelasannya saya sebagai pemohon. Pemohon di dalam penjelasan kepada MK saya beridentitas sebagai advokat. Jadi fungsi saya di situ sebagai pemohon, tetapi melekat di dalam, saya advokat," imbuhnya.

Eggi beralasan menggugat Perppu Ormas sebagai advokat karena tengah membela kliennya, yakni LSM Makamah Keadilan, yang keberatan atas perppu itu.

"Dalam undang-undang itu di dalam rangka membela klien. Nah, saya ada surat kuasa untuk di dalam konteks di MK. Saya dapat surat kuasa dari Mahkamah Keadilan memberi kuasa kepada saya sebagai pemohon. Supaya saya bisa mengajak teman saya sebagai pemohon yang juga saya ajak teman advokat yang lain untuk punya satu legal standing yang jelas yang dilindungi oleh UU," kata Eggi.

"Jadi semua bisa dikutip di situ, maka saya menyarankan mohon dibaca dengan baik dan tidak ada satu kata pun menghina agama dan fungsi saya advokat, nah itu perlu dipahami," sambungnya.

====================================================================================

SITUS ONLINE DATUK99
SATU SATUNYA SITUS ONLINE TERBAIK DAN TERBUKTI 100% FAIR PLAY

SITUS ONLINE YANG TELAH DILENGKAPI DETECTOR ANTI BOT & HACKER 

YANG MEMBERI JAMINAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 100% UANG KEMBALI

====================================================================================

Read more

Ideologi Import Jangan Sampai Masuk Ke Negara Ini, Tandas Buya Syafii Dalam Diskusi "Satu Dalam Bhineka"

Indo Lahan - Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan, momen peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dijadikan sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar.

Dengan maraknya ideologi asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat hendaknya tidak melupakan identitas budaya bangsa yang beragam. Sebab, tidak dipungkiri banyak ideologi asing tersebut yang mengancam kebhinekaan.

"Bangsa ini besar, jangan sampai ada ideologi impor. Jangan sampai meninggalkan identitas kita sebagai bangsa yang besar. Bangsa ini besar, jangan sampai ada ideologi impor," ujar Syafii dalam sebuah diskusi bertajuk 'Satu Dalam Bhinneka, Satu Dalam Sumpah Pemuda, Satu Indonesia,' di SMA Kolese Gonzaga, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2017).

Syafii mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang plural. Berbagai suku dan agama tumbuh di tengah masyarakat.

Di sisi lain, ada kelompok-kelompok yang berupaya merusak kebhinekaan untuk kepentingan politik praktis.

"Ada kelompok yang merusak bangsa yang bhinneka untuk politik praktis.

Ada ideologi yang sudah bangkrut, tetapi masih mau dibeli. Ada (kelompok) garis keras dan segala macam," ucapnya.

"Itu menurut saya mulai merusak pilar kebhinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga," kata Syafii.

Menurut Syafii, lemahnya pilar kebangsaan dari ancaman ideologi asing juga terjadi karena identitas kedaerahan saat ini mulai ditinggalkan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu pun mengungkapkan kritiknya terhadap generasi mudah yang lupa dengan identitas kedaerahannya.

"Bahasa daerah jangan sampai mati, anak muda Jawa sudah enggak bisa bahasa Jawa. Padahal itu sangat kaya. Saya akan menangis kalau bahasa daerah mati semua," kata Buya.

====================================================================================

SITUS ONLINE DATUK99
SATU SATUNYA SITUS ONLINE TERBAIK DAN TERBUKTI 100% FAIR PLAY

SITUS ONLINE YANG TELAH DILENGKAPI DETECTOR ANTI BOT & HACKER 

YANG MEMBERI JAMINAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 100% UANG KEMBALI

====================================================================================

Read more

Pedagang Merasa Aman Berdagang Di Trotoar Setelah Mereka (Anies - Sandi ) Di Lantik.... Awal Dari Kemunduran.....

Indo Lahan - Warna-warni pakaian dengan segala model dan merek bergantungan menghiasi keramaian trotoar Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Buah-buahan dan berbagai minuman segar juga tersedia di trotoar selebar 3,5 meter itu.

Sesekali calon pembeli mendekati pakaian yang terpapar asap kendaraan itu. Tawar-menawar pun menjadi pemandangan biasa di tempat ini. Para penjaja pakaian sabar meladeni calon pembeli yang belum tentu membeli barang dagangan mereka.

"Enggak papa, Mbak, kalau mau lihat-lihat dulu. Sudah harga murah itu," ucap seorang pedagang kaki lima kepada wanita muda, Selasa, 24 Oktober 2017.

Kondisi trotoar Tanah Abang kini tak serapi sebelumnya. Hiruk-pikuk pedagang kaki lima kembali menjadi pemandangan sehari-hari di pusat perdagangan Tanah Abang. Mulai dari pedagang pakaian, elektronik, makanan, hingga minuman memenuhi trotoar.

mencoba menyusuri jalanan dari pertigaan Jalan Jatibaru Bengkel. Posisinya tepat di depan pintu masuk Stasiun Tanah Abang yang belum lama dibangun.

Terlihat sejumlah Satpol PP berlalu lalang di jalan itu, tapi pedagang kaki lima tetap santai menjajakan barang dagangannya. Mereka tidak merasa bersalah, meski hak pejalan kaki terenggut.

Seperti Wargiyono, yang sudah 10 tahun berjualan buah-buahan di kawasan Tanah Abang. Berkali-kali dia harus kucing-kucingan dengan Satpol PP. Terutama, saat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat masih memimpin Jakarta.

Wargiyono tidak kapok meski hampir setiap hari harus kabur dari kejaran Satpol PP. Ia melakukan itu demi menafkahi keluarganya di kampung halamannya, Kudus, Jawa Tengah.

"Sering dulu, hampir tiap hari. Sabtu Minggu juga dirazia sama mereka (Satpol PP)," ujar Wargiono.

Wargiyono terbilang licin. Pengalaman berjualan 10 tahun mengajarkan dia pandai mencari celah dari kejaran Satpol PP. Buah-buahan yang hanya dua bakul besar mudah dipindahkan, ketika petugas penertiban kota itu datang merazia Tanah Abang.

Di mata Wargiyono, Ahok terbilang kejam dan tidak memandang "wong cilik". Karena itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017, membuat dia merasa aman berdagang.

"Setelah mereka (Anies-Sandi) dinas, banyak yang mulai dagang lagi. Aman gitu. Yang penting kita tahu aturan enggak ganggu kendaraan," ujar dia.

Wargiyono dan beberapa pedagang lainnya juga pernah berjualan selain di Jalan Jatibaru Raya. Namun, penghasilan mereka tidak sebanding jika berjualan di seberang Stasiun Tanah Abang itu.

"Mau bagaimana lagi, kita enggak dikasih tempat yang murah. Kalau dipindahin bayar mahal enggak mau, orang sehari cuma dapat kecil, belum bisa balik modal juga," ungkap dia.

Pedagang lainnya, Sumarni asal Ngawi, Jawa Timur, mengaku baru mulai berjualan di kawasan Tanah Abang sejak dua tahun lalu. Penghasilannya kini naik drastis dibanding dulu saat berjualan di Bekasi.

Banyaknya pengguna KRL atau kereta listrik di kawasan Tanah Abang menjadi alasan Sumarni pindah mengontrak di belakang pasar Tanah Abang. Dia senang karena banyak calon pembeli di tempat itu.

Sumarni juga senasib dengan Wargiyono, pernah menjadi korban penertiban saat pemerintahan gubernur sebelumnya.

Bahkan, Sumarni sering merelakan dagangannya jika terjaring penertiban Satpol PP. Biaya pengembalian barang yang tidak murah menjadi alasannya.

"Bayar itu, modal masih ngutang barang diambil, ya sudah diikhlaskan aja. Kita juga tahu diri, tapi mereka seperti ngerampok ambil dagangan, kan seharusnya cuma menertibkan," ucap dia.

====================================================================================

SITUS ONLINE DATUK99
SATU SATUNYA SITUS ONLINE TERBAIK DAN TERBUKTI 100% FAIR PLAY

SITUS ONLINE YANG TELAH DILENGKAPI DETECTOR ANTI BOT & HACKER 

YANG MEMBERI JAMINAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 100% UANG KEMBALI

====================================================================================

Read more

Menanti Nasib FPI Di Tangan Perppu

Indo Lahan - Hampir dua dasawarsa organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam berdiri di Indonesia. Namun saat ini ormas yang dikomandani Habib Rizieq Syihab itu mulai merasa cemas.

Mereka khawatir, pada saat Rizieq belum juga pulang ke Tanah Air, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bisa membuat ormas yang bermarkas di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu tinggal nama.

Pada Jumat, 28 Juli 2017, bersama sejumlah ormas lain, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah dibubarkan pemerintah melalui perppu, FPI menggalang demonstrasi menolak perppu tersebut di Jakarta. FPI pun mengajukan permohonan judicial review atas Perppu Ormas itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, HTI mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MK dan sidang pertama sudah digelar. Sementara itu, FPI dan sejumlah perkumpulan yang diwakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengajukan permohonan peninjauan kembali berbarengan dengan demo akbar pada Jumat lalu itu.

Kecemasan para pengikut FPI cukup beralasan. Sebab, perppu yang diterbitkan dua pekan lalu itu bisa mengancam keberadaan FPI. Di dalam Perppu Ormas dijelaskan berbagai larangan yang identik dilakukan FPI. Jika aturan tersebut dilanggar, pembubaran ormas sudah di depan mata.

Keresahan ini disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Pihaknya memprotes penerbitan Perppu Ormas, terutama Pasal 59 ayat 3 huruf b dan Pasal 82A ayat 2 terkait aturan penistaan agama.

Bagi dia, pasal ini terkesan bias dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika ingin menertibkan ormas yang tak sesuai dengan Pancasila, pemerintah tak perlu memasukkan pasal tentang penistaan agama.

Dalam Pasal 59 Perppu Ormas memang disebutkan larangan bagi ormas: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Adapun di poin c dan d disebutkan larangan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bukan hanya FPI, tapi juga semua ormas yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah punya potensi dibubarkan secara sewenang wenang. Ini yang harus diperjuangkan supaya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dicabut. Ini bisa menjadi pemerintahan yang otoriter,” kata Sugito.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Sugeng Teguh Santoso dalam sebuah diskusi di Jakarta pada 14 Juli lalu menyatakan Perppu Ormas tersebut bisa menyentuh FPI.

Bahkan ia mengusulkan agar FPI disemprit menggunakan Perppu Ormas karena sudah mempersekusi kelompok-kelompok minoritas. Ia mencontohkan, FPI dikenal sebagai ormas yang kerap turun ke jalan. Ormas ini juga diidentikkan dengan kekerasan karena beberapa kali melakukan razia di tempat hiburan.

Dari data yang di terima melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membenarkan FPI masuk radar ormas yang bakal dibubarkan pascapenerbitan Perppu Ormas. Menurutnya, setelah pembubaran HTI, akan menyusul pembubaran Jamaah Anshar Daulah (JAD), FPI, serta dua ormas lain. JAD adalah organisasi yang terindikasi kuat menjadi dalang aksi-aksi terorisme belakangan ini.

“Tapi, yang sudah pasti, JAD akan dibubarkan. Kalau FPI menunggu Mabes Polri. Karena mereka (Polri) yang melakukan analisis soal FPI,” tutur sumber tersebut.

Diakuinya, ormas FPI juga sempat menjadi pembahasan dalam penggodokan Perppu Ormas, yang berlangsung sejak akhir Februari 2017. Dalam pembahasan itu, ada sejumlah cuplikan video dan berbagai foto yang berisi sejumlah aksi pengerahan massa yang dilakukan FPI.

Namun saat kabar ini dimintakan konfirmasi kepada Tenaga Ahli Kemenko Polhukam, Sri Yunanto, ia menolak menjelaskan secara gamblang. “Jangan sekaranglah, dan itu bukan tugas saya. Saya kan bukan di Kemenkumham dan Kemendagri. Tapi begini, kalau sesuatu itu tidak dikatakan salah, ya, itu benar. Begitu saja dulu. Jangan menerka-nerka,” ujar Yunanto mengelak.

SITUS RESMI TERPERCAYA

AGEN POKER TERPERCAYA
DENGAN JAMINAN KEAMANAN 100% UANG KEMBALI

Read more

Setelah Melakukan Pertemuan, Tweet Pedas Lama Soal Prabowo Viral Di Dunia Maya

INDO LAHAN - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menjadi sorotan usai pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Kamis, 27 Juli 2017. 

Penyebabnya unggahan lawas Rachland di akun Twitternya @ranabaja yang menyebut partainya tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Gerindra menjadi viral di media sosial. 

"Berkoalisi dgn Prabowo bukan saja tak bisa, tapi juga salah. PD tak mau dan tak akan membantu membalik masa lalu jadi masa depan Indonesia," kicau Rachland. Unggahan tersebut dimuat pada 20 Mei 2014 dan telah tersebar dalam bentuk gambar.

Berita Populer >>> Ketua MUI: Masih Ada Kelompok Yang Intoleran, Yang Mengkafirkan Orang dan Berlindung Di Balik Jubah Muslim, Ini Sangat Berbahaya

Kicauan (Tweet) Rachland itu menimbulkan reaksi beragam dari kalangan warganet. Rachland pun kemudian menanggapi beredarnya kicauannya itu. Dia menganggap beredarnya kicauannya itu didalangi oleh sebuah akun anonim yang selama ini kerap menyebar berita fitnah.

"Pertama, akun anonim @digembok adalah buzzer Jokowi yang selama ini menebar kampanye permusuhan bahkan fitnah pada SBY dan keluarga serta Partai Demokrat," ujar Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (28/7/2017).  

Berbeda dengan yang dia kicaukan pada 2014, dia saat ini justru memuji Prabowo Subianto. 

"Bahwa pada kenyataannya saat ini Pak Prabowo melakukan banyak hal baik, termasuk menolak Perppu pembubaran Ormas dan UU Pemilu yang dinilai inkonstitusional, itu membuat posisi politik Partai Demokrat lebih dekat pada Pak Prabowo," kata Rachland.

Baca Juga >>> Khawatir Pemegang Kekuasaan Melampaui Batas Saat Bertemu Prabowo, Ini Yang Di Ingatkan Presiden Jokowi ke SBY

Read more